TNews, BOLTIM – Polemik terkait penyaluran Bantuan Pangan Beras tahun 2024 dari Badan Pangan Nasional (BPN) tidak hanya menghantui Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), tetapi juga melanda berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Boltim, Mat Sunardi, pada Jumat (9/2/2024).
Menurut Mat Sunardi, polemik ini muncul karena sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang biasanya menerima bantuan pangan beras pada tahun 2023, kini tidak lagi tercantum dalam daftar penerima tahun ini.
“Ya memang benar, masalah penyaluran bantuan ini tidak hanya terjadi Boltim, tetapi terjadi juga di daerah lain,” ungkap Sunardi.
Sunardi menjelaskan bahwa perubahan dalam penyaluran bantuan pangan beras tahun ini disebabkan oleh tambahan data dari Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), selain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Bantuan pangan beras untuk tahun ini, itu datanya tidak hanya berpatokan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ada ketambahan data lain yakni data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),” jelasnya.
Dalam upaya memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran, Sunardi berharap bahwa data P3KE dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah Desa (Pemdes) di Boltim.
“Kami telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa terkait penggantian KPM karena banyak ditemukan penerima yang sudah tidak layak untuk menerima, tentunya penggantian tersebut berdasarkan dua data tadi, dan penggantian ini sementara dimusyawarahkan oleh para sangadi dan anggota BPD,” tandasnya.
Berdasarkan informasi yang didapat bahwa sebanyak 4.199 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Boltim yang saat ini menerima bantuan pangan beras.
Hal ini menegaskan Pemerintah Boltim memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.*
Reporter : Aswin
