Wali Kota Kotamobagu Lantik Empat Pejabat Tinggi Pratama

Wali Kota Kotamobagu melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Aula Kantor Wali Kota, Rabu (11/02/2026).(Foto:Kominfokk)

TNews, KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, melantik dan mengambil sumpah empat Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, Rabu (11/02/2026), di Aula Kantor Wali Kota Kotamobagu.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota, didampingi Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat serta Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta. Penataan jabatan ini dinilai sebagai bagian dari penguatan struktur birokrasi guna mendukung efektivitas pemerintahan dan pelaksanaan program prioritas daerah.

Empat pejabat yang dilantik yakni Yusrin Mantali sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Moh. Agung Adati sebagai Asisten Administrasi Umum Daerah, Adnan Masinae sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Refli Mokoginta sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Selain itu, Wali Kota juga menyerahkan Surat Keputusan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Daerah kepada Rahfan Mokoginta untuk memperkuat fungsi pengawasan internal.

Penempatan pejabat pada sejumlah posisi strategis tersebut mencakup sektor pengawasan, stabilitas politik daerah, administrasi pemerintahan, hingga ketahanan pangan, yang menjadi bagian penting dalam mendukung arah pembangunan Kota Kotamobagu.

Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan pentingnya loyalitas, profesionalisme, serta integritas dalam menjalankan amanah jabatan.

“Jabatan adalah amanah. Tugas utama kita adalah melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Kegiatan pelantikan juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas oleh seluruh Pejabat Tinggi Pratama sebagai komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah konsolidatif Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menjaga stabilitas birokrasi di tengah dinamika pembangunan daerah ke depan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan