TNews, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu menegaskan komitmen penerapan disiplin anggaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kotamobagu Timur Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Kotamobagu Timur, Selasa (10/02/2026).
Forum yang menjadi bagian dari tahapan penyusunan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2027 tersebut ditegaskan bukan sekadar agenda seremonial penampungan aspirasi, melainkan instrumen strategis untuk mengendalikan arah kebijakan pembangunan daerah.
Seluruh usulan dari kelurahan dan desa akan melalui proses verifikasi dan penyaringan ketat. Program yang dinilai tidak memiliki urgensi, tidak selaras dengan prioritas pembangunan daerah, atau berpotensi membebani keuangan daerah dipastikan tidak akan menjadi prioritas.
Asisten II Setda Kota Kotamobagu, Noval Manoppo, SE, ME, menegaskan bahwa setiap perencanaan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat dan memiliki dampak yang terukur.
“Kita ingin pembangunan yang jelas arahnya, terukur manfaatnya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar banyak usulan, tetapi minim dampak,” tegasnya.
Ia menyebutkan, fokus pembangunan ke depan diarahkan pada pembenahan infrastruktur lingkungan, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Bapelitbangda Kota Kotamobagu memaparkan peta kebutuhan wilayah Kotamobagu Timur, termasuk tantangan ketimpangan infrastruktur, keterbatasan akses ekonomi, serta percepatan peningkatan layanan dasar.
Aspek keamanan juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Kapolsek Kotamobagu, Kompol Sahir Budimantoyo, SE, M.AP, menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan.
Menurutnya, lemahnya pengawasan di tingkat lingkungan kerap menjadi pemicu gangguan kamtibmas yang berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi warga. Ia meminta lurah dan sangadi tidak mentolerir kegiatan masyarakat yang melanggar ketentuan, terutama hajatan atau hiburan malam yang melewati batas waktu dan berpotensi menimbulkan konflik.
Kapolsek juga menekankan pentingnya peran Linmas sebagai garda terdepan pengamanan lingkungan. Penguatan koordinasi antara aparat kepolisian dan pemerintah kelurahan akan dilakukan secara rutin guna memastikan deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi gangguan.
Musrenbang tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa pembangunan dan keamanan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Lingkungan yang aman dan tertib menjadi fondasi utama agar program pembangunan dapat berjalan optimal.
Sebagai bentuk komitmen bersama, dilakukan penandatanganan kesepakatan lintas sektor untuk mengawal hasil Musrenbang agar terealisasi dalam program nyata menuju Tahun 2027.
