Ketua DPRD Kotamobagu Dampingi Pj Wali Kota Hadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK

TNews, JAKARTA  — Penjabat (Pj) Wali Kota Kotamobagu, Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si, bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, Meiddy Makalalag, ST, menghadiri acara Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Seminar Nasional di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat.

Kehadiran pejabat Kotamobagu tersebut dikonfirmasi oleh Inspektur Kota Kotamobagu, Yusrin Mantali, S.Kom, pada Selasa (08/07/2024). “Hari ini, Pj Wali Kota Kotamobagu, Bapak Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si, didampingi Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Bapak Meiddy Makalalag, ST, menghadiri kegiatan Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Keuangan Negara dan Seminar Nasional di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat,” ungkap Yusrin.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Hi. Joko Widodo, Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Ketua DPR-RI Dr. Puan Maharani, Ketua BPK-RI Dr. Isma Yatun, CSFA, CfrA, serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia, Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Presiden Jokowi memberikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut, menekankan pentingnya profesionalisme BPK-RI dalam menjalankan tugas pemeriksaan keuangan negara.

“Presiden memberikan apresiasi atas kegiatan tersebut dan berharap BPK-RI terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan. Selain itu, Presiden juga mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporan keuangan,” tutur Yusrin.

Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo menekankan bahwa opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban seluruh jajaran pemerintah dalam menggunakan APBN secara baik dan bertanggung jawab. “Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus menyadari bahwa setiap tahun pasti diaudit dan diperiksa. Jadi, kewajiban kita adalah menggunakan APBN dan APBD secara baik serta mempertanggungjawabkannya dengan benar,” ujar Jokowi.

Kehadiran pejabat tinggi Kotamobagu dalam acara tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Acara ini juga menjadi momentum penting untuk terus mendorong peningkatan tata kelola keuangan yang lebih baik di seluruh tingkatan pemerintahan. (**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *