Cakupan JKN Bolsel Tembus 99 Persen, Raih UHC Award 2026

Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Deddy Abdul Hamid, menerima Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 pada kegiatan Deklarasi dan Pencanangan UHC di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa, 27 Januari 2026. Foto: Rifal

TNews, JAKARTA – Upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam memperluas akses jaminan kesehatan akhirnya berbuah pengakuan nasional. Daerah ini masuk dalam jajaran penerima Universal Health Coverage (UHC) Award 2026, setelah cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat menembus angka 99 persen.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda Deklarasi dan Pencanangan UHC yang digelar BPJS Kesehatan di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1/2026). Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid, hadir langsung menerima penghargaan mewakili pemerintah daerah.

Pantauan di lokasi, forum nasional itu mempertemukan kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota, bersama jajaran kementerian serta pemangku kepentingan sektor kesehatan. Sejumlah daerah dinilai berhasil mendorong jaminan kesehatan yang lebih merata, salah satunya Bolsel.

UHC sendiri merupakan indikator penting dalam sistem kesehatan nasional. Penilaian tidak hanya melihat luasnya kepesertaan, tetapi juga tingkat keaktifan peserta serta konsistensi pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran.

Ditemui usai kegiatan, Wabup Deddy menyebut capaian tersebut lahir dari kerja berkelanjutan, bukan hasil instan. Menurutnya, sektor kesehatan sejak awal ditempatkan sebagai kebutuhan dasar yang harus dijamin negara.

“Capaian ini bukan sekadar angka, tetapi gambaran bahwa sebagian besar masyarakat Bolsel sudah terlindungi ketika membutuhkan layanan kesehatan,” ujar Deddy kepada wartawan.

Ia mengungkapkan, selain cakupan kepesertaan yang mencapai 99 persen, tingkat keaktifan peserta JKN di Bolsel berada di kisaran 93 persen, melampaui ambang batas nasional penerima UHC Award yang ditetapkan di atas 95 persen untuk kepesertaan.

Deddy menambahkan, koordinasi lintas perangkat daerah, validasi data penduduk, serta kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan program tersebut. Pemerintah daerah, kata dia, terus memastikan agar kewajiban iuran tetap terpenuhi tanpa mengganggu pelayanan publik lainnya.

Meski meraih penghargaan, Pemkab Bolsel menegaskan tidak ingin berhenti pada pencapaian administratif semata. Tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas layanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

“Penghargaan ini kami jadikan pemacu, bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat benar-benar mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan mudah diakses,” pungkasnya. (Rifal Mamonto)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan