Yusra Alhabsyi Gelar Rakor Via Zoom Bahas Efisiensi Anggaran 2025

Gambar: Bupati Bolmong, Yusra Alhabsyi pimpin Meething Zoom Koordinasi Efisiensi anggaran tahun 2025 bersama OPD, (25/2/2025).

TNews, BOLMONG — Meski disela-sela kesibukan mengikuti kegiatan Retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Yusra Alhabsyi SE, menyempatkan diri menggelar rapat koordinasi (Rakor), dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2025.

Diketahui rakor via platform zoom dilakukan Yusra Alhabsyi, bersama Wakil Bupati Dony Lumenta, Sekda Abdullah Mokoginta, serta diikuti seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, Selasa (25/02/2025).

Dalam agenda tersebut, Bupati Yusra Alhabsyi, menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien serta transparan, guna mendukung jalannya berbagai program pemerintah pusat yang dituangkan lewat Instruksi President (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tahun anggaran 2025.

“Saya meminta sekaligus menegaskan agar setiap OPD, agar dapat memprioritaskan program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat serta memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Yusra.

Dimana kata Yusra, setiap penggunaan dana dapat dipastikan tepat sasaran, agar benar-benar pengeluarannya dapat dimanfaatkan kepada masyarakat.

Olehnya dengan adanya efisiensi anggaran sebagai mana dimaksud, bukan hanya sekedar pemotongan biaya saja, melainkan bagaimana kita dapat mengoptimalkan sumber daya, demi hasil yang maksimal pula.

“Berbagai sumberdaya wajib kita maksimalkan demi terwujudnya Bolaang Mongondow Maju dan Sejahtera (Juara).

Sementara itu, Wakil Bupati Bolmong, Dony Lumenta, mengatakan, terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran, perlu adanya koordinasi dan transparansi, sehingga tidak terjadinya pemborosan.

“Penggunaan anggaran harus benar-benar tepat sasaran kepada penerima manfaat dalam hal ini masyarakat,” tambah Dony.

Perlu diketahui, kata Dony, pihak OPD agar sesegera mungkin menyusun Rencana Kerja (Renja), yang lebih terukur sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.*

Peliput: Matt Nasaru

Pos terkait

Tinggalkan Balasan