TNews, Kotamobagu – Pj. Wali Kota Kotamobagu, Asripan Nani., menghadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Seminar Nasional, yang digelar di Cendrawasih Room – Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Senin (8/7/2024).
Hal ini sebagaimana disampaikan Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Yusrin Mantalin.
“Hari ini Pj. Wali Kota Kotamobagu didampingi Ketua DPRD Kota Kotamobagu menghadiri kegiatan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Pengelolaan Keuangan Negara dan Seminar Nasional, yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat.,” ujar Mantali.
Kagiatan tersebut menurut Yusrin, dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
“Kegiatan ini dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia, Bapak. Ir. H. Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, Ketua DPR – Ri, Ketua BPK – RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA., Dr. (H.C) Puan Maharani., para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, para Ketua DPRD Provinsi se – Indonesia, para Bupati dan Wali Kota serta Ketua DRD Kabupaten / Kota se – Indonesia,” tutur Yusrin.
Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan terima kasih kepada BPK RI atas pelaksanaan tugas pemeriksaan keuangan negara.
“Pertama – tama saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan, BPK – RI, yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi Pemeriksaan, juga saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporan,” ucap Jokowi.
Jokowi juga menyampaikan bahwa WTP bukan prestasi tetapi bagaimana kita menggunakan APBN secara baik dan benar.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan Prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik, ini uang Rakyat, ini uang Negara. kita harus menyadari bahwa setiap Tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” tandas Jokowi.
Fabio
