Wakil Wali Kota Kotamobagu Hadiri Rakor Penguatan Indeks Keamanan Laut Nasional di Manado

Gambar: Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Analisis Penguatan Dimensi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) yang digelar Kemenko Polkam RI di Hotel Swiss-Belhotel Maleosan, Manado, Rabu (22 Oktober 2025). Kegiatan ini menjadi forum strategis menyamakan langkah antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan laut, khususnya di wilayah Sulawesi Utara. (Foto: Kominfo Kotamobagu).

TNews, KOTAMOBAGU – Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Analisis Penguatan Dimensi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN).

Berdasarkan RPJMN 2025–2029 yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam RI), di Hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Rabu (22/10/2025).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan laut nasional.

Khususnya di wilayah Sulawesi Utara yang memiliki peran penting sebagai gerbang utara Indonesia.

Rapat dibuka oleh Kolonel Inf. Wahyu Handoyo, selaku Plh. Asisten Deputi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam RI, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mencegah berbagai ancaman, seperti pelanggaran wilayah, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara.

“Sulawesi Utara memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional serta pengawasan batas laut negara. Karena itu, koordinasi antarinstansi sangat vital,” ujar Kol. Inf. Wahyu Handoyo.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat menyambut baik pelaksanaan rakor tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mendukung kebijakan nasional di bidang keamanan dan kedaulatan wilayah.

“Kotamobagu meski bukan daerah pesisir langsung, tetap berperan dalam mendukung sistem keamanan wilayah melalui sinergi lintas sektor dan kesiapsiagaan daerah,” ucap Rendy.

Melalui rakor ini, Kemenko Polkam RI mendorong terbentuknya peta jalan penguatan IKLN yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.

Agar keamanan laut menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya oleh sektor pertahanan, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait.*

Pos terkait

Tinggalkan Balasan