Wabup Bolmong Dony Lumenta Sambut Kunjungan Tim Kementrian PU

Wabup Bolmong Dony Lumenta Sambut Kunjungan Tim Kementrian PU
Wabup Bolmong Dony Lumenta saat pimpin pertemuan dengan tim Kementrian PU soal Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat.

TNews, BOLMONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondows (Bolmong), menerima kunjungan tim Kementrian Pekerjaan Umum (PU), untuk meninjau langsung lokasi pembangunan gedung Sekolah Rakyat (SR). Kamis (31/07/2025).

Kedatangan tim Kementrian PU tersebut diterima langsung Wakil Bupati (Wabup) Dony Lumenta, dan langsung mengadakan pertemuan di ruang rapat Wakil Bupati Lantai III Kantor Daerah.

Bacaan Lainnya

Pada kesempatan tersebut, Wabup Dony Lumenta, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PU yang sudah mempercayakan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai titik lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

“Kami selaku Pemerintah Daerah tentunya memberikan suport dan mendukung pelaksanaan program dari Presiden Prabowo Subianto, karena berdampak lasngu kepada masyarakat,” tutur Dony Lumenta, pada pertemuan tersebut.

Wabup Dony Lumenta saat menujuk lokasi pembangunan gedung Sekolah Rakyat di koleks perkantoran Pemerintah Bolmong.

Perlu dikatehui kata Dony, Pemerintah Daerah merekomendasikan dua titik lokasi untuk program pemerintah pusat ini. Yakni di Areal lokasi perkantoran Desa Lalow, Kecamatan Lolak, dan Lokasi depan SMU I Bolaang Desa Inobonto II.

“Dua lokasi ini yang kami tawarkan kepada Kementerian PU. Moga lokasi yang diharapkan pemerintah daerah memenuhi syarat untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” ucap Wabup Dony Lumenta, sambil berharap.

Pada pertemuan tersebut Pihak Kementerian PU diwakili oleh Kepala Sataun Kerja  Kasatker Prasarana Strategis Kementerian PU Kries Kuswara, mengatakan pihaknya melakukan pengecekan lahan secara langsung untuk menentukan titik koordinat pembangunan Sekolah Rakyat.

Tim aset Pemkab Bolmong dan Wabup Dony Lumenta sedang menjelaskan kesiapan lokasi gedung sekolah rakyat kepada tim kementrian PU

“Selain melakukan pertemuan juga akan meninjau secara langsung terkait lahannya,” ucap Kries.

Dikatehui kata Kastker, untuk tahap pelaksanaannya tinggal menunggu kesiapan dari Pemerintah Daerah terutama soal pembebasan lahan. Terutama sertifikat lahannya dan persyaratan penunjang lainnya yang menjadi penopang kebutuhan persyaratan administrasi oleh kementerian.

“Bila pemenuhan atau kelengkapan adminstersinya itu sudah lengkap, maka pembangunan segera akan dilaksanakan,” tegas Kries.(Advetorial)

Penulis: Matt Nasaru.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan